[tab name=”Berita”] Kiranya tidak banyak orang tahu bahwa ada Undang-Undang baru tentang Perguruan Tinggi di negeri tercinta ini. Sejumlah pihak merasa kecolongan dengan ditandatanganinya UU ini oleh Presiden RI, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Tetapi ada sebagian terbesar perguruan tinggi merasa “adem ayem” saja. Mengapa? Ada apa?
Ikhwalnya adalah Kementerian Agama (Kemenag), dan terutama para pembimas Kementerian Agama RI, yang mendesakkan agar semua yang berbunyi dan berbau (ilmu) teologi masuk dalam kepengurusan Bimas masing-masing agama dalam Kemenag. Dalam paparan berikut ini akan diungkit duduk perkara dan wacana sekitar kebijakan serta perundang-undangan yang salah ini.
Beberapa pihak sudah merancang sikap perlawanan terhadap Undang-Undang yang keliru itu. Salah satu perlawanan lahir di Pakem, sebuah kecamatan di lereng Gunung Merapi, Daerah Istimewa Yogyakarta. Itulah sebabnya, maka laporan ini berjudul sebagaimana sudah dituliskan di atas. Jika semua jalan biasa sudah menghadapi kebuntuan, para pelawan akan mengupayakan jalan-jalan lain sampai tujuannya tercapai, yakni Ilmu Teologi dan Ilmu Pendidikan Teologi tetap berada dalam urusan Kemendikbud, seperti yang terjadi selama ini.
BAGAIMANA DUDUK PERKARANYA?
Sejumlah pihak, terutama Protestan dan Katolik, yang menyelenggarakan program pendidikan Ilmu Teologi dan Ilmu Pendidikan Teologi merasa kecolongan. Bagaimana tidak? Draft Rencana Undang-Undang ini tidak pernah disosialisasikan dan juga tidak pernah diumpankan kepada pihak-pihak tersebut agar mendapatkan masukan yang memadai sekaligus tinjauan kritis demi munculnya Undang-Undang yang adil, berdayaguna, dan menyejahterakan.
Pertanyaan yang muncul antara lain adalah mengapa proses sosialisasi dan permintaan pandangan pada pihak-pihak terkait atas RUU tidak terjadi? Ada kepentingan apa di balik tidak-diadakannya sosialisasi tersebut? Apa keuntungan Kemenag mengurusi Ilmu Teologi dan Ilmu Pendidikan Teologi? Kerugian besar manakah yang diderita Program Studi Ilmu Teologi dan Fakultas Teologi jika dikeluarkan dari Kemendikbud dan menjadi urusan Kemenag?
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi menetapkan Ilmu Teologi dan Ilmu Pendidikan Teologi masuk rumpun Ilmu Agama dan dengan demikian berada dalam pembinaan dan pengurusan Kementerian Agama, dalam hal ini Bimas Kemenag. Ini berarti, penyelenggaraan ilmu tersebut, yang selama ini berada dalam kewenangan Kemendikbud kudu (baca: harus) dialihkan ke kewenangan Kemenag.
Perundang-undangan ini berlaku surut (meski ini bertentangan dengan seluruh prinsip ilmu filosofi hukum!), apalagi ada ketentuan yang berbunyi, “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan UU ……. yang berkaitan dengan Pendidikan Tinggi dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini.” (UURI No. 12 Th 2012, Psl 99).
KECOLONGAN
Terbitnya UU No 12 Th 2012 ini dirasakan sebagai “kecolongan”. Sebab, terutama pihak Bimas Katolik Kemenag RI, tidak pernah menyebarkan draft RUU kepada pihak-pihak yang berkepentingan langsung (Fakultas Teologi, STFT, Program Studi Ilmu Teologi, Ilmu Pendidikan Teologi) maupun tidak langsung (Yayasan-yayasan Pendidikan, pengelola dan penyelenggara Program Studi Ilmu Teologi). Dengan tidak menyebarluaskan draft RUU dan memasukkan pasal-pasal tertentu tentang Ilmu Teologi dan Ilmu Pendidikan Teologi dalam urusannya, banyak pihak berpikir kritis tentang Bimas Katolik dan Bimas Protestan yang memiliki kepentingan tersembunyi, yang ujung-ujungnya adalah uang.
Dengan dasar Undang-Undang ini Pembimas memiliki autoritas yuridis untuk mengelola sekolah tinggi (Filsafat) Teologi, STF yang menyelenggarakan Program Studi Ilmu Teologi, Fakultas Teologi di bawah ketiaknya. Para Pembimas, terutama Protestan dan Katolik, berlomba untuk mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Pastoral (STIPAS), dan dengan dalih mulia, yakni menyalurkan dana dari pemerintah untuk pendidikan keagamaan bagi masyarakat penganut agama Protestan dan Katolik.
Pembimas Protestan kini sedang mengelola 300an Sekolah Tinggi Teologia (dari tingkat S1 sampai S3); sedangkan, Pembimas Katolik mengelola belasan STIPAS yang tersebar di pelbagai keuskupan. Ada unsur lain yang patut dipandang sebagai buah simalakama, terutama yang berlangsung di keuskupan-keuskupan.
Ada kesan sikap para Uskup Indonesia tidak seragam. Latarnya, adalah para Uskup membutuhkan tenaga-tenaga pastoral untuk kepentingan pelayanan di keuskupannya. Dari mana tenaga-tenaga itu didapatkan? Ternyata ada patgulipat antar-dinas di akar rumput: hanya tamatan STIPAS yang dikelola Kemenag dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Maka itu bisa dimengerti juga mengapa ada keuskupan yang membuka tangan lebar-lebar pada uluran tangan pemerintah via Bimas Katolik demi meringankan running cost yang tidak kecil.
Sejarah negeri ini mencatat, bahwa Kemenag terus-menerus diguncang dan terbukti terlibat kasus-kasus korupsi. Sebuah ironi, tentu saja! Tetapi bukan hanya itu, dalam kasus UU no. 12 th 2012 ini sekali lagi terungkap aetatisme yang sulit dicarikan dasar rasionalitasnya, serta memasukkan sebagai tanggungjawabnya sesuatu yang sama sekali bukan kewenangannya. Mungkin kalau hendak konsisten, solusi ini yang dikemukakan: silakan Kemenag dalam hal ini Bimas mengelola, membina, mengasuh STIPAS-STIPAS untuk kepentingan kedinasan, dan tidak perlu mengambilalih Fakultas Teologi, STFT, STF yang memiliki Program Studi Ilmu Teologi yang selama ini sudah di bawah Kemendikbud.
TERMASUK RUMPUN ILMU HUMANIORA
Sungguh tidak ada untungnya memasukkan Fakultas Teologi, STFT, Prodi Ilmu Teologi dalam urusan Kemenag. Sebaliknya, yang terjadi adalah malapetaka dan kerugian! Di negara-negara maju, Ilmu Teologi berada dalam jangkauan Kementerian Pendidikan (dan Kebudayaan). Apalagi tradisi keilmuan dalam paham kekristenan, Ilmu Teologi merupakan ilmu kritis, yang bekerja dengan metode interdisipliner, menggunakan khazanah filosofis, historis, sosiologis, psikologis, di mana semua ini berbeda sama sekali dengan Ilmu Adab, Ushuluddin, Ilmu Syariah, dan lain sebagainya. Jadi, bukan bidang kerja dan bukan pula kewenangan Kemenag untuk mengurusi Ilmu Teologi dan Ilmu Pendidikan Teologi.
Salah kaprah dan ketidaktahuan inilah yang dilawan oleh Persetia (Perhimpunan Sekolah-Sekolah Teologi di Indonesia), KoLITI (Konsorsium Lembaga Ilmu Teologi Indonesia), KIPTI (Konsorsium Ilmu Pendidikan Teologi Indonesia). Pertemuan di Panti Nugroho, 8-9 Februari 2013 yang lalu melahirkan kesepakatan, menggarisbawahi, mempertajam kebulatan tekad untuk bersikap kritis dan menolak sebagian dari UU No 12 Th 2012 tersebut.
“Dokumen Pakem” menggarisbawahi, Ilmu Teologi dan Ilmu Pendidikan Teologi termasuk dalam rumpun Ilmu Humaniora, dan oleh karena itu menolak dimasukkan dalam rumpun Ilmu Agama. Alasan penolakan itu berhubungan langsung dengan Cakupan Ilmu dan Kurikulum. Di sini diangkat soal metode (pendekatan), isi (materi) Ilmu Teologi dan Ilmu Pendidikan Teologi berbeda sama sekali dengan Ilmu Agama. Selain itu, unsur pengguna lulusan, profil lulusan, penyelenggara, wewenang kementerian tak luput dari perhatian serius KoLITI.
Pertemuan di Pakem tersebut juga menelorkan sejumlah kesepakatan, terutama untuk meningkatkan kerjasama antar-perguruan tinggi (Prodi, Fakultas, STFT) Katolik. Di samping itu, juga terjadi tukar-menukar informasi dalam rangka pengelolalaan pendidikan tinggi. Bukan tanpa alasan bahwa “musuh bersama” ini mendorong lembaga-lembaga pendidikan tinggi (teologi) merapatkan barisan. Hal ini merupakan hal yang istimewa! Sebab pertemuan ini menghadirkan utusan dari Pematangsiantar, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Madiun, Malang, Ruteng, Ledalero, Kupang, Abepura, Pineleng.
Peristiwa “merumuskan perlawanan” ini sekali lagi menegaskan bahwa kita tidak mungkin bekerja sendiri. Kerjasama lintas batas merupakan keniscayaan! Penulis reportase ini bertindak sebagai wakil dari STF Driyarkara (karena sejak 2 Januari 2013 ditetapkan sebagai Ketua Program Studi Ilmu Teologi). Bersama Ign L Madya Utama SJ, Sdr Eddy Kristiyanto tidak melepas malam di Panti Nugroho atau Seminari Tinggi Kentungan, melainkan di rumah keluarga Desa Degolan, 2 km dari Panti Nugroho. Alasan utamanya: “Tidak ada tempat cukup di Panti Nugroho”.
Perjalanan perlawanan terhadap beberapa pasal dan penjelasannya dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi masih panjang. Munculnya perlawanan tersebut merupakan sesuatu yang mutlak perlu! Sebab ketetapan hukum yang berkekuatan mengikat, yang dihasilkan oleh pihak yang tidak kompeten, dan tidak melalui prosedur yang semestinya, dikhawatirkan tidak membebaskan manusia. Sebaliknya, produk itu malahan hanya mengerdilkan dan membuat manusia memiliki satu-dimensi saja!****
Kontributor: Sdr. A. Eddy Kristiyanto, OFM
[/tab][tab name=”Foto-foto”]



[/tab][end_tabset]

Asosiasi Badan Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (BPTSI)bersama Persetia (Perhimpunan Sekolah-Sekolah Teologi di Indonesia), KoLITI (Konsorsium Lembaga Ilmu Teologi Indonesia), KIPTI (Konsorsium Ilmu Pendidikan Teologi Indonesia)seyogianya mengundang para Pembimas diundang untuk diajak berbicara dari hati ke hati mengenai pokok persoalan tentang UU No 12 Th 2012. Agar dalam suasana temu hati, apa yang menjadi keprihatinan tentang masa depan Ilmu Teologi dan Ilmu Pendidikan Teologi mendapat perhatian penting demi kesejatian kehendak Allah di dunia ini
Sangat setuju! Apa yang Sdr Kasdiman Sinaga usulkan sudah pernah diusulkan pada Desember 2012 lalu dalam pertemuan di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta. Usulan itu akan dilaksanakan. Hanya sampai dengan saat ini belum ditemukan waktu yang cocok, mengingat ada agenda yang urgen.
Urgen!
dikabarkan besok, Senin, 18 Februari 2013, pk 08.30-11.30 Asosiasi Badan Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (BPTSI), yang diketuai oleh Prof Dr Thomas Suyatno, akan menggelar dialog di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Acara ini akan dihadiri oleh Dirjen Dikti Kemendikbud RI. Selain itu, acara ini mengagendakan pembahasan “Perlawanan” Persetia, KoLITI, KIPTI sebagaimana spiritnya tertuang dalam reportase “Perlawanan dari Pakem”. Ilmu Teologi dan Ilmu Pendidikan Teologi akan naik panggung Borobudur. Semoga pembahasan ini menghasilkan buah positif, terutama bagi semua pihak yang membutuhkan keilmuan dan keilmiahan dari “ILMU TEOLOGI” terjamin di Kemendikbud RI. Mohon dukungan doa kawan-kawan!!!
Trims Pater Eddy untuk informasi yang berguna ini. Betul. Aneh saja bahwa pemerintah memasukkan filsafat dan teologi ke dalam kementrian agama. Saya sepakat kita perlu melawan dengan, antara lain, meningkatkan kerja sama antarperguruan tinggi. salam
Tunggu sampai dengan besok siang, ya Sdr Frumens, apa hasil pembicaraan di Borobudur. Tetapi apa pun hasilnya besok, perjalanan perlawanan kita masih sangat panjang. Harap saja Asosiasi BPTSI yang akan mengadakan Musyawarah Nasional di Manado pekan depan berhasil mengangkat isu ini, sehingga isu kita semakin tersebar, menjadi kepedulian Perguruan-Perguruan Tinggi Swasta, serta akhirnya memberikan “pressure” kepada pengambil kebijakan, dalam hal ini pemerinta untuk memperbaiki apa yang salah, dan tidak membiarkan kesalahan tetap abadi dengan tidak mau mengubah yang salah. “Semoga ya semoga”.
Perumusan kebijakan yang tidak transparan senyatanya korup dan hanya akan merugikan kemanusiaan. Apalagi motornya adalah kementrian yang korup, makin lengkap sudah. Ndherek nyengkuyung suara Dokumen Pakem!
Tks…atas diskusi “Perlawanan Pakem” ini,saya dukung perlawanan tersebut.Seharusnya kita semakin kritis dengan lembaga-lembaga pemerintah yg kurang kritis, bahkan yang hanya mau mencari keuntungan.Mau jadi apa negara ini? Di manakah kebebasan untuk berekspresi dan mengembangkan diri? Hai para pebimas Katolik-Kristen yg budiman & staf Kemenag yg terhormat, perjuangkanlah kebaikan bersama, bukan memanfaatkan kesempatan untuk mencari keuntungan. Hai depertemen agama berlakulah jujur dan murni dengan pelayananmu.Perlulah belajar untuk memahami secara luas dan mendalam tentang pendidikan dan disiplin ilmu dalam dunia pendidikan. Tidak sekedar main caplok untuk memasukan Teologi dan Filsafat dalam rumun Kemenag. Mari kita teruskan perjuangan demi kebaikan banyak orang.
Buang indoktrinasi VISI-MISI.
Anda bukan burung beo.
Walau ada Inpres-nya.
——————————————
Mau jadi pengurus partai, dosen, guru, aktifis organisasi, pegawai negeri, karyawan perusahaan swasta, pengusaha , pengurus Koperasi , pengurus /pengelola Yayasan penyelenggara sekolah ?
Mau ikut gerakan tanam SUKUN (=breadfruit ) di komunitas Anda ?
Apa MISSION Anda ?
———————————————-
Partai-2 mulai menyiapkan diri membujuk rakyat untuk memilihnya.
Sebagai wong cilik bodo dan sbg prospek peserta pemilu, saya mau tanya kepada kalian :
1. Apa MISSION partaimu ?
2. Trus, apa VISION partaimu ?
3. Lalu, apa PROGRAM partaimu ?
4. Kemudian, apa VALUES yg dipakai sbg pedoman partaimu berkarya untuk bangsa dan negaramu ?
Jujurlah, blak-blakan !
Jangan sluntat-sluntet !
Kemudian, wartakan kepada masyarakat luas lewat website, fb, katalog , profil partai, brosur, iklan dsb.
Nanti, kami wong-wong cilik nimbang-nimbang dan mempelajari apakah Mission-Vision-Values Statement partaimu masih berada dalam ranah ROH-nya MISSI NKRI yg sudah ditulis di UUD 45.
Kalau cocok dan menarik banyak warga negera mau memberikan donasi dengan suka rela dan empati.
Kalau ternyata VISI- partaimu ( karena masih berpedoman visi-misi ) diam-diam dan sluntat-sluntet ( punya hidden agenda ) akan menghancurkan MISSION NKRI yg dibuat oleh para Bapa Bangsa kita, ya sori saja…. saya nggak milih partaimu.
Organisasi dan perusahaan-2 terkenal di dunia berani menyatakan Mission Statement -nya di website dan company profile mereka, je.
Harus dimaklumi, mengubah cara berpikir Visi-Misi menjadi Mission-Vision-Values Statement sungguh sangat sulit. Indoktrinasi Visi-Misi sudah masuk ke sungsum tulang karena sejak SD sudah diberikan. Guru pun tidak kritis.
Ini beberapa contoh merumuskan Mission-Vision-Values Statement kepada dunia.
——————————————————–
Misi Negara USA ( di konstitusi ) :
We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the common defence, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America.
Ini sering dipakai sebagai contoh Mission di kursus- kursus management. Presiden AS disumpah dan bersumpah melindungi Konstitusi AS.
Bagaimana sumpah Presiden NKRI ?
Apakah juga akan melindungi Konstitusi NKRI ?
Bagaimana sumpah Gubernur, Bupati, Camat ?
Apa sikap pemimpin-2 kita kalau Pancasila , Cita-cita Proklamasi NKRI diobrak-abrik dengan perda-perda bermasalah ?
Apa MISI-mu, hai koruptor ; perusahaan penyuap pejabat ; pejabat peminta-minta suap ; pimpinan partai yg suka berbohong dan memutarbalikkan fakta ; pemimpin penyebar rasa kebencian ?
Bikin studi banding !
——————————-
Harvard Business School :
“We educate leaders who make difference in the world.”
Sari Husada ( pabrik susu kedele di Yogya ) :
Misi Sosialnya :
Nutrisi Untuk Bangsa
Organisasi GLOBAL BREADFRUIT ( Sukun ) :
“ To feed the world “
3M :
“To solve unsolved problems innovatively”
Mary Kay Cosmetics :
“To give unlimited opportunity to women.”
Merck :
“To preserve and improve human life.”
Wal-Mart :
“To give ordinary folk the chance to buy the same thing as rich people.”
Walt Disney:
“To make people happy.”
Ford Motor Company (early 1900’s)
“Ford will democratize the automobile”
Sony (early 1950’s)
“Become the company most known for changing the worldwide poor-quality image of Japanese products”
Boeing (1950)
“Become the dominant player in commercial aircraft and bring the world into the jet age”
Amazone ( toko buku ) :
“To build a place where people can come to find and discover anything they might want to buy online”
Disney : ( penerbit buku ; film dll )
“We create happiness by providing the finest in entertainment for people of all ages, everywhere.”
Google :
“To make the world’s information universally accessible and useful”
Microsoft :
Our Mission
At Microsoft, we work to help people and businesses throughout the world realize their full potential. This is our mission. Everything we do reflects this mission and the values that make it possible.
WCA MISSION :
To use interactive technologies to create sustainable wealth, businesses, and non-profit organizations in the new economies..
————————————
IBPA, the Independent Book Publishers Association
“Helping each other to achieve and succeed!”
The Independent Book Publishers Association mission is to advocate for, support and educate our members and to improve the standards of independent publishing.
What Is IBPA?
________________________________________
IBPA, the Independent Book Publishers Association is a trade association of independent publishers. Founded in 1983, it serves book, audio, and video publishers located in the United States and around the world.
Its mission is to advance the professional interests of independent publishers. To this end, IBPA provides cooperative marketing programs, education and advocacy within the publishing industry.
IBPA’s membership of more than 4,000 publishers continues to grow. It is governed by a voluntary board of directors that meets regularly to discuss and plan the association’s business. Board members reflect the varied membership and serve two- to four-year terms.
IBPA offers beneficial programs and information to all member publishers, regardless of their size or experience.
* Listen in to Florrie Binford Kichler, IBPA President, as she discusses IBPA’s mission and what the group is doing nationally for Independent Book Publishers
Mission Statement dari St. Angela School – London.
St Angela’s school is part of the Ursuline tradition which has as its hallmark the pursuit of the highest standards possible in education. Through our curriculum and community life we seek to meet the needs of the whole person and to enable all to achieve their full potential. We offer to all the challenge of building up and living in a Catholic Christian community in which all members are equally valued. We share with St Angela a commitment to the service of young people which will empower them to play their full part in society.
In the light of this we aim to:
• recognise and respond sensitively to the talents and needs of every student and provide the most appropriate means of developing their full potential;
• ensure that equality of opportunity is available to all;
• welcome, value and respect all who come to the school;
• provide opportunities for experiencing the fullness of Catholic life while developing a spirit of tolerance, understanding and respect for other cultures, traditions and faiths;
• build a community based on justice and a sense of personal responsibility while acknowledging the power of healing, reconciliation and forgiveness;
• promote dialogue and co-operation with the wider community.
——————————–
Pada tahun 1980 , Mark Hughes mendirikan perusahaan HERBALIFE di California, USA.
MISSION :
Membantu orang menurunkan berat badan secara aman, serta memperbaiki kesehatan dan kesejahteraan mereka lewat produk-produk herbal, bernutrisi dan produk perawatan diri yang telah teruji.
VISION :
Membawa produk Pengelolaan Berat Badan, produk Nutrisi dan produk perawatan diri yang paling bagus di dunia ke seluruh penjuru dunia dari satu orang ke orang lain, dari satu kota ke kota lain, dari satu negara ke negara lain.
Hasil yang sudah dicapai :
Herbalife sekarang beroperasi di lebih 75 negara artinya terdaftar, teruji, dan diakui oleh lebih dari 73 Dep.Kesehatan sebagai makanan bukan obat.
——————————–
Bagaimana merumuskan Mission ? ( dari lembaga -2 pendidikan management ) :
Mission Statement
The mission statement should be a clear and succinct representation of the enterprise’s purpose for existence. It should incorporate socially meaningful and measurable criteria addressing concepts such as the moral/ethical position of the enterprise, public image, the target market, products/services, the geographic domain and expectations of growth and profitability.
The intent of the Mission Statement should be the first consideration for any employee who is evaluating a strategic decision. The statement can range from a very simple to a very complex set of ideas.
How Specific Should You Be?
Normally, the Mission Statement should represent the broadest perspective of the enterprise’s mission.
You may want to take the approach of being very specific. For instance, a Mission Statement for a fictitious airline could be worded as follows:
Airco, Inc. will be the ‘guaranteed’ on-time airline. Maintaining the most efficient equipment in the industry, we will target a customer base of mainly young businessmen and offer them the lowest cost service on the west coast, with an objective of a 20% profit before tax and a 30% per year revenue growth.
Or, you may want to say the same thing, but with more room for management interpretation. A more general way of stating Airco’s Mission Statement could be:
Airco, Inc. will be recognized as the most progressive enterprise in the transportation business. We will offer our customers cost effective transportation service within geographical areas and market segments that can benefit from our services and will insure a return on investment and growth rate consistent with current management guidelines.
————————-
Association of American Publishers
AAP Mission Statement
AAP’s mandate covers both the general and the specific — broad issues important to all publishers as well as issues of specific concern to particular segments of the industry. The Association’s “core” programs deal with matters of general interest: intellectual property; new technology and digital issues of concern to publishers; Freedom to read, censorship and libel; international freedom to publish; funding for education and libraries; postal rates and regulations; tax and trade policy; international copyright enforcement. Directed by standing committees of the Association, these programs, along with a host of membership services including government affairs, a broad-based statistical program, public information and press relations, are the “core” activities of the Association.
Each of AAP’s divisions and industry-wide committees deals with a specific market area: general trade and mass market paperbacks; elementary and secondary instructional materials; higher education publishing; Professional and Scholarly Publishing; and the international marketplace. Each division has its own executive body with an elected chair, providing guidance for the division within the framework of AAP’s overall program.
Core activities and services including the industry committees are funded by the membership as a whole. Divisional activities are funded by an assessment voted by members of each division.
AAP policy is set by a 20-member Board of Directors, elected by the membership for four-year terms, under a Chair who serves for two years. There is an Executive Committee composed of the Chair, Vice-Chair, Secretary and Treasurer and a minimum of two at-large members. Management of the Association, within the guidelines set by the Board, is directed by the AAP President and Chief Executive Officer, Tom Allen. AAP maintains an office in New York and one in Washington, with a total of approximately 31 professional and support staff members.
AAP Agenda
To expand the market for American books and other published works in all media;
To promote the status of publishing in the United States and throughout the world;
To nurture creativity by protecting and strengthening intellectual property rights, especially copyright;
To foster public understanding of the unique value of books and other published materials in the cultural and political life of our nation;
To promote intellectual freedom and to oppose all forms of censorship, at home and abroad;
To provide members with useful current information on trade conditions, government activities and policies, legislative proposals, and other matters of special concern;
To aid AAP member publishers in exploring the challenges and opportunities of the emerging technologies;
To offer practical programs, education, and information to assist members in the management and administration of their companies; and
To stand as a framework within which publishers from all sectors can work together to advance their particular and common interests; to serve as a single authoritative voice for American publishing, at home and abroad.
————————————————–
United States Conference of Catholic Bishops
Mission Statement
USCCB Publishing participates in the mission of the USCCB as a professional publishing resource in the areas of print and electronic media, creative services, and intellectual property management. USCCB Publishing collaborates with other USCCB offices and other organizations to effectively use resources and technology to assist the bishops in proclaiming the Good News of Jesus Christ and sharing the teachings of the Church.
Vision and Values
In fulfilling its mission as part of an integrated USCCB media team, USCCB Publishing will:
• Build collaborative interdepartmental relationships
• Explore and evaluate emerging publishing opportunities
• Dynamically promote the work of the USCCB
This vision is founded on the following organizational values.
• Customer satisfaction and service excellence
• Interdepartmental collaboration and teamwork
• Professionalism and integrity
• Excellence in product quality
——————————-
Madonna Publisher
Mission
Lord, give bread to the hungry, and hunger for you to those who have bread,” was a favourite prayer of our foundress, Catherine Doherty. At Madonna House Publications, we strive to satisfy the spiritual hunger for God in our modern world with the timeless words of the Gospel message.
Faithful to the teachings of the Catholic Church and its magisterium, Madonna House Publications is a non-profit apostolate dedicated to publishing high quality and easily accessible books, audiobooks, videos and music. We pray our publications will awaken and deepen in our readers an experience of Jesus’ love in the most simple and ordinary facets of everyday life.
Your generosity can help Madonna House Publications provide the poor around the world with editions of important spiritual works containing the enduring wisdom of the Gospel message. If you would like to help, please send your contribution to the address below. We also welcome your questions and comments.
Mission Statement:
The mission of the ministerial community at the Redemptorist Renewal Center at Picture Rocks is to establish a permanent apostolic presence in southern Arizona that reflects the commitment of the Denver Province of Redemptorists to retreat ministry and contemplative renewal.
This presence and commitment to contemplative renewal is expressed in the life-style and work of the community, both Redemptorists and our associates in ministry. This realization of the inseparable unity of divine and human, which animates the contemplative life, is also expressed through the programs created, hosted, and sponsored by the community, each of which reflect, in the way proper to their purpose, something of the living font of the spirit of St. Alphonsus Liguori, which is the charism of “Plentiful Redemption for all.”
Vision Statement:
S aint Alphonsus Liguori, founder of the Congregation of the Most Holy Redeemer (“Redemptorists”), was a spiritual pioneer of 18th-century Italy. Educated as a lawyer, Alphonsus left his practice to become a priest and to work with the poor. Concerned with the spiritually and economically abandoned, he brought the Christian traditions of prayer and moral theology into the busy streets of his native Naples and into the neglected villages of the countryside, arousing the sentiments of the common people to seek God. Of his many gifts, St. Alphonsus’ understanding that the heart of contemplation is worked out in a person’s daily struggle to forge a life, built on unceasing prayer, moral behavior, and love of neighbor, remains his most enduring legacy.
In this spirit, the Redemptorist Renewal Center envisions a community in the desert in which Alphonsus’ vision of contemplation as the animating force of the daily life of faith is renewed for our times. To foster this vision, we have placed Alphonsus’ combination of spiritual acumen and practical good sense at the center of our ministry.
The Matthew Kelly Foundation Press
Our Mission
We inspire and educate people of all ages, and from all walks of life, to become the-best-version-of-themselves.
Our Vision
There are many things that people cannot agree on at this moment in history. Our culture and communities are increasingly divided by differing opinions and a whole range of issues. Be this as it may be, we believe that all men and woman of good will can agree that each man, woman, and child should have the resources and opportunities to explore, celebrate, and become the-best-version-of-themselves. We are committed to providing resources that educate and inspire people to become a-better-version-of-themselves each and every day.
About The Matthew Kelly Foundation
The Matthew Kelly Foundation was founded in 1995 by Matthew Kelly to organize his efforts to bring a message of hope and inspiration to the world. Many foundations are started to distribute the financial wealth of successful individuals and families. The wealth Matthew assigned to the foundation was a message and the intellectual property that supports that message. Over the years, as Matthew has become more and more successful as a business consultant and as an author, the foundation has benefited tremendously from his financial contributions. However, he insists that the message remains his primary wealth and contribution.
The primary charitable work of TMKF is The Schools Project. For more than a decade now this initiative has been helping young people discover their mission in life, or as Matthew likes to say, “Give young people a life-directing message now so they don’t need a life changing message later.” Our other efforts include Courage for Cancer and Hope for Prisoners.
——————————-
The Japan Book Publishers Association (JBPA)
. The Japan Book Publishers Association (JBPA) was established in 1957 to promote development and growth of the publishing industry with the ultimate goal of contributing to enrichment of the society. JBPA encourages cooperation and exchange of information among its members, and addresses problems common to publishing business. The following is a summary of JBPA activities:
• Undertakes research projects essential to continued development, improvement and expansion of the publishing business.
• Promotes close ties between relevant parties that are indispensable to the advancement of the publishing industry.
• Acts as a representative to governmental authorities and related organizations such as Ministry of Education, Culture, Sport, Science and Technology, Ministry of Economy, Trade and Industry, Agency for Cutural Affairs, Japan Fair Trade Commission, concerning the publishing industry’s position on new legislation, current business practices, future trends and other issues.
• Encourages international cooperation through the exchange of print media and through participation in various types of promotional activity.
• Publishes newsletters and bulletins for the member publishers and industry..
• Addresses any other matter crucial to the attainment of Association objectives.
——————————————–
Coca Cola ( perusahaan minuman / soft drink ).
Mission, Vision – Values Statement
The world is changing all around us. To continue to thrive as a business over the next ten years and beyond, we must look ahead, understand the trends and forces that will shape our business in the future and move swiftly to prepare for what’s to come. We must get ready for tomorrow today. That’s what our 2020 Vision is all about. It creates a long-term destination for our business and provides us with a “Roadmap” for winning together with our bottling partners.
Our Mission
Our Roadmap starts with our mission, which is enduring. It declares our purpose as a company and serves as the standard against which we weigh our actions and decisions.
• To refresh the world…
• To inspire moments of optimism and happiness…
• To create value and make a difference.
Our Vision
Our vision serves as the framework for our Roadmap and guides every aspect of our business by describing what we need to accomplish in order to continue achieving sustainable, quality growth.
• People: Be a great place to work where people are inspired to be the best they can be.
• Portfolio: Bring to the world a portfolio of quality beverage brands that anticipate and satisfy people’s desires and needs.
• Partners: Nurture a winning network of customers and suppliers, together we create mutual, enduring value.
• Planet: Be a responsible citizen that makes a difference by helping build and support sustainable communities.
• Profit: Maximize long-term return to shareowners while being mindful of our overall responsibilities.
• Productivity: Be a highly effective, lean and fast-moving organization.
Our Winning Culture
Our Winning Culture defines the attitudes and behaviors that will be required of us to make our 2020 Vision a reality.
Live Our Values
Our values serve as a compass for our actions and describe how we behave in the world.
• Leadership: The courage to shape a better future
• Collaboration: Leverage collective genius
• Integrity: Be real
• Accountability: If it is to be, it’s up to me
• Passion: Committed in heart and mind
• Diversity: As inclusive as our brands
• Quality: What we do, we do well
—————————
Saint Mary Publisher( anggota CBPA)
Our Mission
Who we are: Our Legacy
Saint Mary’s Press is a contemporary expression of the Catholic Church’s mission to proclaim the Good News of Jesus Christ and the Lasallian mission to provide a human and Christian education for young people, including those who are economically deprived. Saint Mary’s Press dates from 1943, when Brother Alphonsus Pluth, FSC, began publishing high school religion resources.
Why we exist: Our Core Purpose
To enliven young peoples’ hearts and minds with the Good News of Jesus Christ!
What we do: Our Core Strategic Focus
With our partners, in schools, parishes, and families, we share the Good News of Jesus Christ with Catholic Christian youth, ages 10-19, using all appropriate means and media through publications and services.
What we value: Our Core Values
• We carry forward the Lasallian tradition of educating and forming in faith youth of all cultures and all economic circumstances.
• We share the Gospel of Jesus Christ for the good of young people.
• We respect all members of the Saint Mary’s Press family by nurturing their personal and professional well-being, and at the same time, strive to nurture the human community through our work.
• We produce affordable goods and services marked by quality and excellence, innovation and creativity in pedagogy and presentation.
How we do it: Our Core Commitments
• We foster the personal well-being and professional growth of our employees.
• We create materials and services that engage young peoples’ participation, affirm their innate goodness, inspire their hearts and minds, vitalize their relationships, and nourish their faith and life.
• We create relevant, effective, active, and life-affirming materials and services for our partners.
• We produce timely, effective, attractive, and durable materials that are economical and environmentally friendly.
• We market our materials and services as widely as possible and at fair prices, allowing us to continue to our mission.
• We listen and respond to our partners in ways that build their trust in their relationships with us.
• We define excellence in dialogue with our partners.
————————————-
The Special Child save Trust
Our Mission
Education promotes civilization and enables an individual to conquer challenges. I am reminded of Vladimir Lenin here when he came to power he said the first thing he would reform is education second is education and third is education. We are still at the grassroots its high time we realize that education is no more a want but a basic necessity in life apart from food, shelter and clothing. It is an answer to overcome eco imbalance of not only an individual, but of the family and ultimately the society Help extended to an individual in any other form only benefits that individual but when you impart education you are providing hope to the whole family which in turn benefits the society.
The Special Child save Trust was formed as a non-profit organization on 18th september 2009.As on early stage only having vision on local childrens.As now the vision become broad and now we are online and offline trust for help poor childrens.
Our Mission:
“ To empower, educate, and provide for children without the limitations of borders.”
Education promotes civilization and enables an individual to conquer challenges. I am reminded of Vladimir Lenin here when he came to power he said the first thing he would reform is education second is education and third is education. We are still at the grassroots its high time we realize that education is no more a want but a basic necessity in life apart from food, shelter and clothing. It is an answer to overcome eco imbalance of not only an individual, but of the family and ultimately the society Help extended to an individual in any other form only benefits that individual but when you impart education you are providing hope to the whole family which in turn benefits the society.
Our Vision:
We see a world where children are free from poverty and live in happiness; this world will be one that ensures every child can receive an adequate education, and this world will be free from diseases such as HIV/AIDS and malaria. Children’s Humanitarian International will be known as a global organization dedicated to empowering all children to be self-sufficient.
In order to advance these objectives and goals CHI develops programs and partnerships in the following areas:
Health security including the prevention and eradication of HIV/AIDS, malaria, and other diseases in the developing world; providing health services, immunizations, and medical supplies to areas that such services or supplies may not be readily available.
Educational outreach including the building of schools, training teachers, providing school supplies, and funding children attempting to receive education.
It has been set up as a national platform to raise awareness and funds for children with special needs.
Special needs encompass a variety of conditions such as Autism, Asperger’s Syndrome, Dyslexia, Attention Deficit Disorders, Attention Deficit Hyperactivity Disorders, and other such learning disabilities.
These disabilities are neurological disorders that manifest in early childhood and can be characterized by persistent impairment in social interactions, aberrant communication skills and abnormalities in behaviour patterns.
Leadership empowerment to help others realize the potential they can offer to the rest of the world.
To enable and empower children and young people worldwide to reach their full potential and achieve their rights by promoting the holistic health, well-being and development of themselves, their families and their communities.
———————-
Lembaga pendidikan management LLC.
Basics of Developing Mission, Vision and Values Statements
© Copyright Carter McNamara, MBA, PhD, Authenticity Consulting, LLC.
Adapted from the Field Guide to Nonprofit Strategic Planning and Facilitation.
Identifying or updating the mission, vision and values statements is usually done during strategic planning. Therefore, the reader might best be served to first read the information in the topic Strategic Planning.
Sections of This Topic Include the Following
Basics in Developing a Mission Statement
Basics in Developing a Vision Statement
Basics in Developing a Values Statement
Also see
Related Library Topics
Also See the Library’s Blogs Related to this Topic
In addition to the information on this current page, see the following blogs which have posts related to this topic. Scan down the blog’s page to see various posts. Also see the section “Recent Blog Posts” in the sidebar of the blog or click on “next” near the bottom of a post in the blog.
Library’s Business Planning Blog
Library’s Leadership Blog
Library’s Project Management Blog
Library’s Strategic Planning Blog
——————————-
Developing a Mission Statement
1) Basically, the mission statement describes the overall purpose of the organization.
2) If the organization elects to develop a vision statement before developing the mission statement, ask “Why does the image, the vision exist — what is it’s purpose?” This purpose is often the same as the mission.
3). Developing a mission statement can be quick culture-specific, i.e., participants may use methods ranging from highly analytical and rational to highly creative and divergent, e.g., focused discussions, divergent experiences around daydreams, sharing stories, etc. Therefore, visit with the participants how they might like to arrive at description of their organizational mission.
4). When wording the mission statement, consider the organization’s products, services, markets, values, and concern for public image, and maybe priorities of activities for survival.
5). Consider any changes that may be needed in wording of the mission statement because of any new suggested strategies during a recent strategic planning process.
6). Ensure that wording of the mission is to the extent that management and employees can infer some order of priorities in how products and services are delivered.
7). When refining the mission, a useful exercise is to add or delete a word from the mission to realize the change in scope of the mission statement and assess how concise is its wording.
8). Does the mission statement include sufficient description that the statement clearly separates the mission of the organization from other organizations?
Developing a Vision Statement
1) The vision statement includes vivid description of the organization as it effectively carries out its operations.
2). Developing a vision statement can be quick culture-specific, i.e., participants may use methods ranging from highly analytical and rational to highly creative and divergent, e.g., focused discussions, divergent experiences around daydreams, sharing stories, etc. Therefore, visit with the participants how they might like to arrive at description of their organizational vision.
3). Developing the vision can be the most enjoyable part of planning, but the part where time easily gets away from you.
4). Note that originally, the vision was a compelling description of the state and function of the organization once it had implemented the strategic plan, i.e., a very attractive image toward which the organization was attracted and guided by the strategic plan. Recently, the vision has become more of a motivational tool, too often including highly idealistic phrasing and activities which the organization cannot realistically aspire.
Developing a Values Statement
1). Values represent the core priorities in the organization’s culture, including what drives members’ priorities and how they truly act in the organization, etc. Values are increasingly important in strategic planning. They often drive the intent and direction for “organic”
planners.
2). Developing a values statement can be quick culture-specific, i.e., participants may use methods ranging from highly analytical and rational to highly creative and divergent, e.g., focused discussions, divergent experiences around daydreams, sharing stories, etc. Therefore, visit with the participants how they might like to arrive at description of their organizational values.
3). Establish four to six core values from which the organization would like to operate. Consider values of customers, shareholders, employees and the community.
4). Notice any differences between the organization’s preferred values and its true values (the values actually reflected by members’ behaviors in the organization). Record each preferred value on a flash card, then have each member “rank” the values with 1, 2, or 3 in terms of the priority needed by the organization with 3 indicating the value is very important to the organization and 1 is least important. Then go through the cards again to rank how people think the values are actually being enacted in the organization with 3 indicating the values are fully enacted and 1 indicating the value is hardly reflected at all. Then address discrepancies where a value is highly preferred (ranked with a 3), but hardly enacted (ranked with a 1).
5). Incorporate into the strategic plan, actions to align actual behavior with preferred behaviors.
——————————————
PSP Mission Statement ( Organisasi Penerbit Buku )
The Professional/Scholarly Publishing Division is part of the Association of American Publishers (AAP), with Division headquarters and staff at the AAP offices in New York City. As rendered in a statement of December 2005, the Division’s mission is to represent the common interests of its members who publish for professional, scholarly, research and commercial markets in such areas as business, law, science, technology, medicine, social and behavioral sciences, and the humanities.
To these ends, the Division:
• Informs and educates its membership about important issues via publications, the PSP Annual Conference, meetings and a PSP-maintained website;
• Proposes and promotes policy positions and standards important to scholarly and professional publishers and may fund AAP Core projects related to these objectives;
• Provides continuing professional education opportunities designed to enhance the skills of member company employees in all areas of professional and scholarly publishing; and
• Recognizes the excellence of members’ publications through the PSP Annual Awards Program.
The PSP mission should also be viewed in the context of the mission statement of AAP, below:
AAP’s mandate covers both the general and the specific broad issues important to all publishers as well as issues of specific concern to particular segments of the industry. The Association’s “core” programs deal with matters of general interest: intellectual property; new technology and digital issues of concern to publishers; Freedom to read, censorship and libel; international freedom to publish; funding for education and libraries; postal rates and regulations; tax and trade policy; international copyright enforcement. Directed by standing committees of the Association, these programs, along with a host of membership services including government affairs, a broad-based statistical program, public information and press relations, are the “core” activities of the Association.
Each of AAP’s divisions and industry-wide committees deals with a specific market area: general trade and mass market paperbacks; elementary and secondary instructional materials; higher education publishing; Professional and Scholarly Publishing; and the international marketplace. Each division has its own executive body with an elected chair, providing guidance for the division within the framework of AAP’s overall program.
Core activities and services including the industry committees are funded by the membership as a whole. Divisional activities are funded by an assessment voted by members of each division.
AAP policy is set by a 20-member Board of Directors, elected by the membership for four-year terms, under a Chair who serves for two years. There is an Executive Committee composed of the Chair, Vice-Chair, Secretary and Treasurer and a minimum of two at-large members. Management of the Association, within the guidelines set by the Board, is directed by the AAP President and Chief Executive Officer, Tom Allen. AAP maintains an office in New York and one in Washington, with a total of approximately 20 professional and support staff members.
PSP Vision Statement
PSP will be the center of a robust and vibrant community engaging its member organizations, their individual constituencies and the broader publishing community with an entrepreneurial and innovative spirit.
This vision will be achieved through focusing in the areas of stimulating membership and educating the PSP publishing community as well as the other constituencies with which we interact to better understand, appreciate and support the continuing role of the publishing industry.
————————————-
Bisa ditambah lagi dari sumber lain.
Lima belas tahun lalu, gejalanya sudah ada. Adik saya yg jadi dosen di UGM tahu bahwa buku-2 ttg logika, filsafat, moral, etika disingkirkan dari perpustakaan. Ini dimulai ketika ada organisasi Kecendekiaan itu.
Kedua, berdasarkan Inpres, semua lembaga pendidikan diperintahkan untuk menggunakan sistematika management dgn Visi-Misi. Maka, semua sekolah dari SD sampai PT menuliskan Visi-Misi ( ada yg ditambah dgn Motto ) , termasuk kantor-kantor pemerintah. Padahal, yg benar adalah Mission-Vision-Values Statement. Konyolnya, cara berpikir visi-misi ini malah didukung oleh semengtara dosen dan pastor di lembaga-lembagta pendidikan. Lihatlah di USD. saya pernah baca brosurnya. Seorang diri saya melawan dengan melakukan kampanye dan agitasi. Semua website sekolah-2 katholik ikut-ikut mencantumkan visi-misi. Konyol banget. Saya akan posting informasi ttg Misi-Visi ini.
Betul. Banyak pihak latah. Seakan-akan tanpa rumusan visi-misi dirasakan kurang afdol, apalagi lembaga-lembaga “penilai” mengukur soliditas suatu institusi a.l. dengan eksistensi dan penjelasan visi-misi. Opo tumon?
saya dukung perlawanan ini. teologi adalah ilmu. bukan magi. bukan klenik. maka sebagai ilmu, maka teologi harus diurus oleh otoritas yg berwenang mengurus soal-soal pendidikan. dalam hal ini depdikbud. jgn diurus oleh otoritas lain yang kewenangan ilmiahnya tidak mencakup wilayah keilmiahan. apalagi kalau ‘pemaksaan’ ini hanya perkara UUD belaka: ujung-ujungnya duit. wah repot. kalau departemen agama berniat baik menyalurkan dana dari pemerintah untuk kepentingan masyarakat luas, saya kira masih ada banyak cara dan peluang lain yang bisa dipakai. jangan merebut lahan dari depdikbud dong. ngawur benar sih…
Saya setuju. 1) tidak ada sosialisasi dan diskusi; 2) teologi tidak diakui sebagai ilmu humaniora. Kedua hal ini yang bisa dijadikan alasan untuk menolak. Saya tidak tahu bagaimana kelanjutannya. Tapi, sebelum ini Mahkamah Konstitusi membatalkan UU (?) Pendidikan Tinggi dengan struktur Universitas yang mengecilkan peran Yayasan. Apakah ini juga bisa diusahakan?
Kalau soal “ketidak-beresan” dalam keuangan itu sudah rahasia umum. Kita yang pernah memberikan ceramah untuk Depag/Bimas sudah pernah mengalaminya.
Juridical review itu langkah terakhir, dan itu pun pasti memakan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, sebelum sampai ke langkah tersebut, coba kita mencari dan menemukan celah-celah konkret. Selain itu, persoalan itu sebaiknya kasus itu diblow up, ditupiup-tiup agar tetap menjadi wacana serta diskusi. Tidak dianjurkan samasekali bersikap diam atas UU yang tidak pada tempatnya. Dialog-dialog dengan pihak BIMAS di Kemenag pun seharusnya diciptakan, supaya semua pihak mengetahui apa kepentingan yang diperjuangkan, dan akhirnya siap mengubah posisi diri, jika memang terdapat kekeliruan. Yang kami lihat adalah Pembinas Katolik terus-menerus ngotot dan bersikukuh pada posisinya. Semoga kita berhasil. Salam.
Saya ikut “prihatin” dengan peristiwa yang tidak kita harapkan. Dunia pendidikan “kecolongan” lagi. Belum lagi kurikulum 2013 yang juga masih tarik ulur, masih disuguhi kenyataan “salah kaprah” karena ketidak tahuan. Kalau hal itu terjadi para lulusan Fakultas teologi(katekis-katekis) akan semakin dipersempit lingkup pewartaannya hanya kearah “dakwah?” padahal tugas pewarta lebih luas dari itu, sehingga memerlukan pembekalan dari disiplin ilmu yang masuk rumpun humaniora (Kemendikbud)bukan malah “menyempit” masuk “kemenag”.Semoga para pengambil keputusan masih rela membuka diri dan hati untuk hal ini