Perlawanan Dari Pakem

[tab name=”Berita”] Kiranya tidak banyak orang tahu bahwa ada Undang-Undang baru tentang Perguruan Tinggi di negeri tercinta ini. Sejumlah pihak merasa kecolongan dengan ditandatanganinya UU ini oleh Presiden RI, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Tetapi ada sebagian terbesar perguruan tinggi merasa “adem ayem” saja. Mengapa? Ada apa?

Ikhwalnya adalah Kementerian Agama (Kemenag), dan terutama para pembimas Kementerian Agama RI, yang mendesakkan agar semua yang berbunyi dan berbau (ilmu) teologi masuk dalam kepengurusan Bimas masing-masing agama dalam Kemenag. Dalam paparan berikut ini akan diungkit duduk perkara dan wacana sekitar kebijakan serta perundang-undangan yang salah ini.

Beberapa pihak sudah merancang sikap perlawanan terhadap Undang-Undang yang keliru itu. Salah satu perlawanan lahir di Pakem, sebuah kecamatan di lereng Gunung Merapi, Daerah Istimewa Yogyakarta. Itulah sebabnya, maka laporan ini berjudul sebagaimana sudah dituliskan di atas. Jika semua jalan biasa sudah menghadapi kebuntuan, para pelawan akan mengupayakan jalan-jalan lain sampai tujuannya tercapai, yakni Ilmu Teologi dan Ilmu Pendidikan Teologi tetap berada dalam urusan Kemendikbud, seperti yang terjadi selama ini.

BAGAIMANA DUDUK PERKARANYA?

Sejumlah pihak, terutama Protestan dan Katolik, yang menyelenggarakan program pendidikan Ilmu Teologi dan Ilmu Pendidikan Teologi merasa kecolongan. Bagaimana tidak? Draft Rencana Undang-Undang ini tidak pernah disosialisasikan dan juga tidak pernah diumpankan kepada pihak-pihak tersebut agar mendapatkan masukan yang memadai sekaligus tinjauan kritis demi munculnya Undang-Undang yang adil, berdayaguna, dan menyejahterakan.

Pertanyaan yang muncul antara lain adalah mengapa proses sosialisasi dan permintaan pandangan pada pihak-pihak terkait atas RUU tidak terjadi? Ada kepentingan apa di balik tidak-diadakannya sosialisasi tersebut? Apa keuntungan Kemenag mengurusi Ilmu Teologi dan Ilmu Pendidikan Teologi? Kerugian besar manakah yang diderita Program Studi Ilmu Teologi dan Fakultas Teologi jika dikeluarkan dari Kemendikbud dan menjadi urusan Kemenag?

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi menetapkan Ilmu Teologi dan Ilmu Pendidikan Teologi masuk rumpun Ilmu Agama dan dengan demikian berada dalam pembinaan dan pengurusan Kementerian Agama, dalam hal ini Bimas Kemenag. Ini berarti, penyelenggaraan ilmu tersebut, yang selama ini berada dalam kewenangan Kemendikbud kudu (baca: harus) dialihkan ke kewenangan Kemenag.

Perundang-undangan ini berlaku surut (meski ini bertentangan dengan seluruh prinsip ilmu filosofi hukum!), apalagi ada ketentuan yang berbunyi, “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan UU ……. yang berkaitan dengan Pendidikan Tinggi dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini.” (UURI No. 12 Th 2012, Psl 99).

KECOLONGAN

Terbitnya UU No 12 Th 2012 ini dirasakan sebagai “kecolongan”. Sebab, terutama pihak Bimas Katolik Kemenag RI, tidak pernah menyebarkan draft RUU kepada pihak-pihak yang berkepentingan langsung (Fakultas Teologi, STFT, Program Studi Ilmu Teologi, Ilmu Pendidikan Teologi) maupun tidak langsung (Yayasan-yayasan Pendidikan, pengelola dan penyelenggara Program Studi Ilmu Teologi). Dengan tidak menyebarluaskan draft RUU dan memasukkan pasal-pasal tertentu tentang Ilmu Teologi dan Ilmu Pendidikan Teologi dalam urusannya, banyak pihak berpikir kritis tentang Bimas Katolik dan Bimas Protestan yang memiliki kepentingan tersembunyi, yang ujung-ujungnya adalah uang.

Dengan dasar Undang-Undang ini Pembimas memiliki autoritas yuridis untuk mengelola sekolah tinggi (Filsafat) Teologi, STF yang menyelenggarakan Program Studi Ilmu Teologi, Fakultas Teologi di bawah ketiaknya. Para Pembimas, terutama Protestan dan Katolik, berlomba untuk mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Pastoral (STIPAS), dan dengan dalih mulia, yakni menyalurkan dana dari pemerintah untuk pendidikan keagamaan bagi masyarakat penganut agama Protestan dan Katolik.

Pembimas Protestan kini sedang mengelola 300an Sekolah Tinggi Teologia (dari tingkat S1 sampai S3); sedangkan, Pembimas Katolik mengelola belasan STIPAS yang tersebar di pelbagai keuskupan. Ada unsur lain yang patut dipandang sebagai buah simalakama, terutama yang berlangsung di keuskupan-keuskupan.

Ada kesan sikap para Uskup Indonesia tidak seragam. Latarnya, adalah para Uskup membutuhkan tenaga-tenaga pastoral untuk kepentingan pelayanan di keuskupannya. Dari mana tenaga-tenaga itu didapatkan? Ternyata ada patgulipat antar-dinas di akar rumput: hanya tamatan STIPAS yang dikelola Kemenag dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Maka itu bisa dimengerti juga mengapa ada keuskupan yang membuka tangan lebar-lebar pada uluran tangan pemerintah via Bimas Katolik demi meringankan running cost yang tidak kecil.

Sejarah negeri ini mencatat, bahwa Kemenag terus-menerus diguncang dan terbukti terlibat kasus-kasus korupsi. Sebuah ironi, tentu saja! Tetapi bukan hanya itu, dalam kasus UU no. 12 th 2012 ini sekali lagi terungkap aetatisme yang sulit dicarikan dasar rasionalitasnya, serta memasukkan sebagai tanggungjawabnya sesuatu yang sama sekali bukan kewenangannya. Mungkin kalau hendak konsisten, solusi ini yang dikemukakan: silakan Kemenag dalam hal ini Bimas mengelola, membina, mengasuh STIPAS-STIPAS untuk kepentingan kedinasan, dan tidak perlu mengambilalih Fakultas Teologi, STFT, STF yang memiliki Program Studi Ilmu Teologi yang selama ini sudah di bawah Kemendikbud.

TERMASUK RUMPUN ILMU HUMANIORA

Sungguh tidak ada untungnya memasukkan Fakultas Teologi, STFT, Prodi Ilmu Teologi dalam urusan Kemenag. Sebaliknya, yang terjadi adalah malapetaka dan kerugian! Di negara-negara maju, Ilmu Teologi berada dalam jangkauan Kementerian Pendidikan (dan Kebudayaan). Apalagi tradisi keilmuan dalam paham kekristenan, Ilmu Teologi merupakan ilmu kritis, yang bekerja dengan metode interdisipliner, menggunakan khazanah filosofis, historis, sosiologis, psikologis, di mana semua ini berbeda sama sekali dengan Ilmu Adab, Ushuluddin, Ilmu Syariah, dan lain sebagainya. Jadi, bukan bidang kerja dan bukan pula kewenangan Kemenag untuk mengurusi Ilmu Teologi dan Ilmu Pendidikan Teologi.

Salah kaprah dan ketidaktahuan inilah yang dilawan oleh Persetia (Perhimpunan Sekolah-Sekolah Teologi di Indonesia), KoLITI (Konsorsium Lembaga Ilmu Teologi Indonesia), KIPTI (Konsorsium Ilmu Pendidikan Teologi Indonesia). Pertemuan di Panti Nugroho, 8-9 Februari 2013 yang lalu melahirkan kesepakatan, menggarisbawahi, mempertajam kebulatan tekad untuk bersikap kritis dan menolak sebagian dari UU No 12 Th 2012 tersebut.

“Dokumen Pakem” menggarisbawahi, Ilmu Teologi dan Ilmu Pendidikan Teologi termasuk dalam rumpun Ilmu Humaniora, dan oleh karena itu menolak dimasukkan dalam rumpun Ilmu Agama. Alasan penolakan itu berhubungan langsung dengan Cakupan Ilmu dan Kurikulum. Di sini diangkat soal metode (pendekatan), isi (materi) Ilmu Teologi dan Ilmu Pendidikan Teologi berbeda sama sekali dengan Ilmu Agama. Selain itu, unsur pengguna lulusan, profil lulusan, penyelenggara, wewenang kementerian tak luput dari perhatian serius KoLITI.

Pertemuan di Pakem tersebut juga menelorkan sejumlah kesepakatan, terutama untuk meningkatkan kerjasama antar-perguruan tinggi (Prodi, Fakultas, STFT) Katolik. Di samping itu, juga terjadi tukar-menukar informasi dalam rangka pengelolalaan pendidikan tinggi. Bukan tanpa alasan bahwa “musuh bersama” ini mendorong lembaga-lembaga pendidikan tinggi (teologi) merapatkan barisan. Hal ini merupakan hal yang istimewa! Sebab pertemuan ini menghadirkan utusan dari Pematangsiantar, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Madiun, Malang, Ruteng, Ledalero, Kupang, Abepura, Pineleng.

Peristiwa “merumuskan perlawanan” ini sekali lagi menegaskan bahwa kita tidak mungkin bekerja sendiri. Kerjasama lintas batas merupakan keniscayaan! Penulis reportase ini bertindak sebagai wakil dari STF Driyarkara (karena sejak 2 Januari 2013 ditetapkan sebagai Ketua Program Studi Ilmu Teologi). Bersama Ign L Madya Utama SJ, Sdr Eddy Kristiyanto tidak melepas malam di Panti Nugroho atau Seminari Tinggi Kentungan, melainkan di rumah keluarga Desa Degolan, 2 km dari Panti Nugroho. Alasan utamanya: “Tidak ada tempat cukup di Panti Nugroho”.

Perjalanan perlawanan terhadap beberapa pasal dan penjelasannya dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi masih panjang. Munculnya perlawanan tersebut merupakan sesuatu yang mutlak perlu! Sebab ketetapan hukum yang berkekuatan mengikat, yang dihasilkan oleh pihak yang tidak kompeten, dan tidak melalui prosedur yang semestinya, dikhawatirkan tidak membebaskan manusia. Sebaliknya, produk itu malahan hanya mengerdilkan dan membuat manusia memiliki satu-dimensi saja!****

Kontributor: Sdr. A. Eddy Kristiyanto, OFM

[/tab][tab name=”Foto-foto”]


[/tab][end_tabset]

Post navigation

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *